Sebagian umat Islam ada yang meragukan
kehalalan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan
para pakar Islam? Apa pendapat para ulama mengenai trading forex,
trading saham, trading index, saham, dan komoditi? Apakah Hukum Forex
Trading Valas Halal Menurut Hukum Islam? Mari kita ikuti selengkapnya.
Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu,” sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah.
Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih
Islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap
praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram.
Penafsiran secara demikian itu, tak pelak lagi, membuat fiqih Islam
sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan
perubahan-perubahannya.
Karena itu, sejumlah ulama klasik yang
terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, menentang cara penafsiran yang
terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab
Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak
ada dilarang. Baik dalam Al Qur’an,sunnah maupun fatwa para sahabat,
larangan itu tidak ada.
Dalam Sunnah Nabi, hanya terdapat
larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa
barang yang sudah ada pada waktu akad. “Causa legis atau ilat larangan
tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan garar,” ujar Dr.
Syamsul Anwar, MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan pendapat Ibn
al-Qayyim. Garar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang
diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang
menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal
tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.
Jadi, meskipun pada waktu akad
barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu diperlukan
sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah.
Sebaliknya, kendati barangnya sudah ada tapi – karena satu dan lain hal —
tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah.
Perdagangan berjangka, jelas,
bukan garar. Sebab, dalam kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang
dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat
dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi
yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa
penipuan — satu hal yang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik
jua-beli konvensional.
Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
(forex adalah bagian dari PBK) dapat dimasukkan ke dalam kategori
almasa’il almu’ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer.
Karena itu, status hukumnya dapat dikategorikan kepada masalah
ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la
nasha fih, yakni masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum
yang pasti.
Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk ke dalam
paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqa’I la tatanahi. Artinya, nash
hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai; tidak lagi ada
tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti
diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad.
Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat merujuk kepada teori perubahan
hukum yang diperkenalkan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan,
fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yakni: waktu, tempat, niat, tujuan dan
manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum
dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan bahwa a-haqiqah fi al-a’yan
la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan
empirik; bukan dalam alam pemikiran atau alam idea.
Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan
yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan
al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat dimasukkan
ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yakni politik hukum
kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam
pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan
atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era
globalisasi dan perdagangan bebas.
Realisasi yang paling mungkin dalam
rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan
berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan
manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi UU No. 32/1977
tentang PBK. Karena teori perubahan hukum seperti dijelaskan di atas,
dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek
perekonomian, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan
dengan bay’ al-salam’ajl bi’ajil. Bay’ al-salam dapat diartikan sebagai
berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay’ ajl bi’ajil, yakni :
Memperjualbelikan sesuatu yang
dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam
transaksi demikian, penyerahan ra’s al-mal dalam bentuk uang sebagai
nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam
transaksi itu. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:
“Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang
ditangguhkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam
bursa akad”.
Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut :
A. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam
suatu peristiwa transaksi, Unsur-unsur utama di dalam bay’ al-salam
adalah 1 Pihak-pihak pelaku transaksi (‘aqid) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih.
1. Objek transaksi
(ma’qud alaih), yaitu barang-barang komoditi berjangka dan harga tukar
(ra’s al-mal al-salam dan al-muslim fih).
2. Kalimat
transaksi (Sighat ‘aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan
dari unsur-unsur tersebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam
bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena
itu, ulama Syafi’iyah menekankan penggunaan istilah al-salam atau
al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan bahwa
‘aqd al-salam adalah bay’ al-ma’dum dengan sifat dan cara berbeda dari
akad jual dan beli (buy).
B. Syarat-syarat
1. Persyaratan
menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memenuhi
kejelasan mengenai: jenisnya (an yakun fi jinsin ma’lumin), sifatnya,
ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan.
2. Persyaratan
yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, Pertama,
kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb
atau barang-barang yang dapat ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan
jenis alat tukar apakah rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst.
Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, pond, dst.
3. Kejelasan
tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang
atau buruk. Syarat-syarat di atas ditetapkan dengan maksud menghilangkan
jahalah fi al-’aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang
pada saat transaksi. Sebab hal ini akan mengakibatkan terjadinya
perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai
transaksi.
4. Kejelasan
jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya telah dapat
memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih
ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau
legal maxim yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa
yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu ditinggalkan
keseluruhannya.
Dengan demikian, hukum dan
pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh dinyatakan dapat
diterima atau setidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma
hukum Islam.
referensi: www.gainscope.com
editor : bayu (www.seputarforex.com)
